Alokasi anggaran

Indonesia VS Malaysia 0-3 -> Alokasi anggaran peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat minim. Mayoritas, belanja pemerintah diserap untuk gaji PNS, bahkan persentasenya mencapai 90%. Tingginya biaya belanja tidak langsung yang dianggarkan pemerintah tidak sebanding kinerja PNS yang kebanyakan hanya bermain game. Hal ini dapat dengan mudah ditemui hampir di semua SKPD, baik tingkat pemprov maupun kabupaten/kota. Sementara itu,anggaran sektor infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberantasan kemiskinan, dan pelayanan masyarakat masih sangat minim. “Hanya 7% hingga 10% APBD yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Semua terperangkap di wilayah penggajian PNS atau belanja tidak langsung,” kata pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin Abdul Hamid Paddu, saat menjadi pembicara dalam workshop analisis dan advokasi anggaran daerah di Hotel Singgasana. Akibat pembiayaan yang terlalu tinggi untuk gaji PNS, rakyat menjadi korban, contohnya infrastruktur, pelayanan, dan hak asasi manusia terbengkalai. “Rakyat yang menjadi korban sehingga penerimaan CPNS harus segera dihentikan. Kecuali guru dan tenaga kesehatan masih banyak sekolah dan puskesmas atau rumah sakit yang kekurangan tenaga,”ujarnya, sambil menyebut beberapa daerah di Indonesia yang sudah menutup penerimaan CPNS.

Selain anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat relatif kecil, penetapan APBD oleh DPRD di beberapa daerah terkadang molor.