Google Tidak Memperbolehkan Iklan Politik Diplatformnya

Google Tidak Memperbolehkan Iklan Politik Diplatformnya

Google menjelaskan jika faksinya akan larang iklan politik di platformnya mendekati pilpres Filipina pada Mei tahun depannya. Pilpres itu untuk pilih alternatif Rodrigo Duterte. Cara itu dilaksanakan di tengah-tengah penekanan pada basis sosial media atas pengatasan mereka pada iklan politik sepanjang pilpres AS di tahun 2020.

Basis sosial media sudah jadi medan pertarungan politik di negara Asia Tenggara. Sebuah riset memperlihatkan jika orang Filipina menempati rangking paling atas secara global untuk saat yang dihabiskan di sosial media. "Iklan pemilu yang mempromokan atau melawan parpol mana saja atau penyalonan orang atau partai mana saja untuk kedudukan khalayak, tidak dibolehkan dimulai dari 8 Februari sampai 9 Mei 2022," kata Google.

Tanggal itu meliputi periode kampanye di Filipina sampai hari penyeleksian pada 9 Mei tahun depannya. Google mengatakan pernyataan akan dikirimkan ke advertiser yang dipengaruhi mengenai penyempurnaan peraturan itu. Awalnya, Google sudah larang iklan politik di platformnya, terhitung dalam penyeleksian federasi di Kanada pada 2019 dan saat sebelum penyeleksian di Singapura pada 2020.

Harus dipahami, basis sosial media seperti Facebook sudah menolong perkuat pangkalan support Duterte, dengan riset memandang mereka berperanan penting dalam kemenangan penyeleksiannya di tahun 2016 dan kekalahan oleh sekutunya dalam jajak opini periode menengah tahun kemarin.