menagih komitmen

Wakil Presiden Boediono menagih komitmen para gubernur untuk mengurangi kemiskinan secara nasional. Jangan sekadar bermain-main dengan angka-angka statistik. Akan tetapi, harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk tercapainya kesejahteraan penduduk. Oleh sebab itu, komitmen pejabat di pemerintah pusat dan kepala daerah, harus benar-benar dijalankan dan tercapai.

Wapres Boediono menyatakan itu saat memberikan pengarahan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bandung, Kamis (2/12/2010) malam.

Rakernas dengan tema "Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas dan Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah" dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua APPSI Fauzi Bowo, Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan hampir seluruh Gubernur se-Indonesia.

"Jadi, jangan main-main dengan angka, akan tetapi terwujudnya rakyat yang sejahtera. Karena itu, sangat penting upaya terus meningkatkan pertumbuhan secara regional dengan program infrastruktur, peningkatan investasi dan lainnya agar tercapai penurunan angka kemiskinan kita," tandas Wapres.

Namun, tambah Wapres, program-program seperti infrastruktur dan lainnya tidak cukup. "Silakan daerah mengembangkan dan menyusun program langsung lainnya yang bisa ditujukan kepada orang-orang miskin di daerah. Pemerintah memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan maupun Perkotaan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lainnya. Kalau perlu daerah bisa mengajak dunia usaha untuk terlibat dalam program-program yang diciptakan oleh daerah sendiri," jelas Wapres.

Dalam kesempatan itu, Wapres sama sekali tidak merinci angka kemiskinan secara nasional sekarang ini. Namun, angka yang dicatat Kompas, menurut Badan Pusat Statistik per September 2010 tercatat 13,3 persen atau 31,02 juta jiwa dari sekitar 135 juta jiwa.

Wapres kemudian mengajak para kepala daerah mengurangi kemiskinan sekarang juga. "Marilah kita sama-sama menanganinya. Mari sama-sama kita perhatikan tim Koordinasi Pengurangan Kemiskinan (TKPK) daerah tingkat provinsi dan kabupaten yang baru saja terbentuk agar komitmen pengurangan kemiskinan bisa dijalankan," katanya, seraya menyatakan Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan (TNP2K), yang dipimpinnya siap memberikan bantuan teknis kepada daerah.

"Mohon gubernur dan juga bupati mendorong TKPK. Saya juga mohon komitmen itu dijalankan. Pahalanya luar biasa di dunia dan akhirat jika itu dijalankan benar-benar," kata Wapres. Demikian catatan online Mesin Glundung tentang menagih komitmen.