Pendidikan di Indonesia

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan lebih mengutamakan pelayanan sebagai bagian dari perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, mulai tahun ini Kemendiknas akan melakukan beberapa perubahan. Paradigma Wajib Belajar 9 Tahun yang di masa lalu merupakan kewajiban bagi murid agar lulus hingga SMP akan diubah. Saat ini paradigma tersebut akan diubah menjadi hak yang mesti diterima setiap anak dengan konsekuensi pemerintah harus meningkatkan pelayanan pada program Wajib Belajar 9 Tahun.

“Termasuk sarana prasarana dan pendanaannya,” lanjut Nuh pada acara Rembuk Nasional Pendidikan 2010 di Depok, Jawa Barat, kemarin. Model utama pendidikan yang akan diubah yakni kesetaraan dalam pendidikan. Menurut mantan Rektor ITS Surabaya ini, peserta didik pada kelompok khusus, yakni yang tinggal di perbatasan dan tempat terpencil serta berkebutuhan khusus akan diutamakan.

Pelayanan khusus juga akan diberikan ke masyarakat yang menimba ilmu di pendidikan formal dan informal. Mendiknas melanjutkan, setiap warga negara, tidak memandang ras, agama, suku, gender, keterbatasan fisik, dan mental berhak memperoleh layanan pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi.

“Paradigma ketiga yang akan diubah yakni pendidikan komprehensif,” ujar mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini. Nuh menjelaskan, pendidikan komprehensif mesti menekankan pada penggabungan eksplorasi potensi anak pada bidang ilmu pengetahuan, budi pekerti termasuk akhlak dan karakter, kreativitas, dan inovasi.

Misalnya, pendidikan entrepreneurship (kewirausahaan) harus digabungkan dengan layanan pendidikan sosial. Tujuannya agar pendidikan tidak hanya mengejar bisnis dengan poros kapitalisme tanpa mementingkan asas sosial. Rembuk Nasional Pendidikan dihadiri pejabat di lingkungan Kemendiknas, rektor perguruan tinggi negeri, ketua sekolah tinggi dan politeknik, dan duta besar Indonesia untuk UNESCO.

Kemudian hadir juga para ketua badan, kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/ kota, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) serta para atase pendidikan dari 12 KBRI di berbagai negara, menurut informasi dari Type Approval Indonesia yang didapatkan melalui mesin pencari. Tema Rembuk Nasional Pendidikan yang berlangsung 2–4 Maret 2010 ini adalah Meningkatkan Jaminan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Terjangkau oleh Semua.“

Tugas tahun sebelumnya peningkatan kapasitas. Saat ini peningkatan pelayanan,” tutur Nuh. Hasil Rembuk Nasional akan dilaporkan ke Presiden Susilo BambangYudhoyono. Menurut Nuh, paradigma pendidikan juga tidak lagi diarahkan ke supply oriented namun lebih kepada output oriented.“Maksudnya, setelah mendapat pelajaran mau diapakan lulusannya.

Dengan itu kami akan berikan layanan sebaikbaiknya ke siswa, orang tua, dan lembaga pendidikan, ”terangnya. Pada acara yang sama, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, pendidikan Indonesia tidak mengajarkan pendidikan yang aktif. Namun, hanya mengejar nilai akademik dan tidak melakukan penjelajahan ke talenta pribadi serta kecerdasan sosial.

”Di Indonesia, siswanya tidak meng-invest sesuatu. Tidak menemukan talenta, apakah talenta hanya kecerdasan atau IQ. Sudah banyak ahli yang mengatakan talenta tidak semata ditentukan oleh IQ,ada yang lain,”paparnya. Rhenald mengatakan, kebanyakan mahasiswa yang memperoleh nilai A akan menjadi dosen.

Namun disayangkan, mereka pun tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan mahasiswanya. Mahasiswa yang nilainya B, biasanya akan menjadi pegawai.”Dan Anda perlu berhati-hati karena mahasiswa yang nilainya C nantinya akan menjadi owner. Nah, celakanya yang nilainya D adalah mereka yang menentukan nasib kita di DPR,”selorohnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendiknas Dody Nandika mengatakan, Rembuk Nasional akan membahas ketersediaan layanan, jangkauan mutu pendidikan, dan relevansinya. Semua pihak yang diundang juga akan membahas kesetaraan dan kepastian dalam memperoleh pendidikan.

Pembahasan lain, ujarnya, juga akan melingkupi peningkatan peran kepala sekolah, pengawas, dan guru. Penyelarasan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan manusia Indonesia yang berdaya saing dan kuat dalam akhlak dan karakternya. Strategi pembiayaan pendidikan juga akan dibahas.