Surat Untuk Reformasi Polri Kepada DPR

Koalisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama lembaga sosial masyarakat lainnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri akan mengirimkan surat kepada DPR, berisi masukan pertanyaan uji kelayakan dan kepatuhan untuk calon Kapolri, Komjen Timur Pradopo. Lalu bagai mana dengan Contoh Surat Permohonan Pengesahan Part List Suatu Perangkat ? Seperti apa contohnya? Untuk lebih jelasnya anda bisa mngunjungi blognya Kanghari.

"Surat akan dikirim besok, masukan yang harus diperhatikan DPR, dan izin untuk adain pertemuan tanggal 7 nanti," ujar perwakilan Kontras, Indri, di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (5/10/2010).

Dalam surat tersebut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri meminta DPR untuk memerhatikan pelanggaran HAM dalam kasus kerusuhan Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998 yang terjadi saat Timur menjabat sebagai Kapolres Jakarta Pusat. Pasalnya, ada tidaknya keterlibatan Timur dalam kasus tersebut belum dijelaskan melalui pengadilan.

"Meminta perhatian DPR mendorong kasus Trisakti untuk terus diperiksa, peristiwa Mei terus diperiksa, jangan sampai ini jadi yang kedua kalinya, Presiden memilih orang yang tersangkut kasus HAM, Timur, dan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoedin," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar dalam jumpa pers di Kontras, Selasa.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri dalam suratnya akan meminta DPR menghadirkan Komnas HAM untuk melaporkan dugaan keterlibatan Timur dalam kasus pelanggaran HAM serta menghadirkan pihak terkait lainnya seperti Komnas Perempuan dan KPK. Dalam surat tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri juga akan mengajukan izin mempertemukan keluarga korban kerusuhan Trisakti dengan anggota Dewan.

Adapun LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri adalah Kontras, ICW, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Imparsial, ICJR, Praxis, ILRC, IDSPS, YLBHI, dan INFID.